Sejarah Bapenda

Kabupaten Kepulauan Sangihe Sejarah Informasi Layanan Persyaratan Prosedur dan Ketentuan Terbaru sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Badan Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Sangihe pun mengalami perubahan.

Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuklah Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Struktur Organisasi Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah itu, BPRD berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai pada Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pencarian

Beranda
Berita
Artikel
Peraturan
Menu